UNAAHA, Sultraekspres.com – Dalam rapat paripurna HUT ke-63 Kabupaten Konawe yang digelar pada Rabu (1/3/2023), Ketua DPRD, Ardin sejarah kejayaan Konawe sejak zaman kerajaan hingga kini.
Berdasarkan sejarah kata Ardin, Kabupaten Konawe awalnya bernama Kabupaten Kendari yang memiliki sejarah peradaban panjang.
Pemkab Konawe saat ini merupakan kelanjutan dari masa lalu. Wilayahnya meliputi bekas Kerajaan Konawe. Masyarakatnya telah menghuni daratan jazirah Sulawesi bagian tenggara.
Terbentuknya tatanan birokrasi pemerintahan tradisional di wilayah ini, diawali dari penggabungan beberapa kerajaan kecil yaitu Kerajaan Padangguni, Besulutu, Wawolesea, Watumendonga, dan Tambosupa.
Semuanya itu kemudian bergabung dan berintegrasi ke dalam konfederasi Kerajaan Konawe, dibawah kepemimpinan “Mokole More Wekoila”, pada tahun 1.105 masehi.
Mokole More Wekoila kemudian membentuk jabatan ‘Owati’ dan pemerintahan “Toonomotuo”, dibantu dua orang “Pohumbano”, terdiri dari ‘Pohumba’ yang berarti wakil pimpinan dan “Tamalaki” yakni panglima perang.
Pemerintahan Kerajaan Konawe kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya yang begitu terkenal, seperti Oheo dan Onggabo dengan sistem pemerintahannya sendiri.
Konawe mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Mokole La Rebi dengan gelar “Sangia Inato” pada tahun 1602-1668 masehi.
Mokole La Rebi menerapkan sistem pemerintahan “Barata” yaitu “Siwole Mbatohuno Konawe” dan “Opitu Dula Batuno Konawe” yang berarti tujuh anggota Dewan Kerajaan Konawe.
Kemudian pada zaman pendudukan Jepang, pemerintahan di Konawe atau daerah Kendari hampir tidak ada perubahan, kecuali terjadi pergantian beberapa istilah wilayah kekuasaan dan jabatan-jabatannya dalam bahasa Jepang.
Pada zaman pendudukan Jepang (1942-1945), bentuk pemerintahan Konawe tetap digunakan, hanya sebutannya berubah. “Afdeeling Buton” dan “Laiwoi” menjadi “Ken” dan kepala pemerintahan sebelumnya yang disebut asisten residen, menjadi “Ken Kanrikkan”.
Kemudian di zaman pasca kemerdekaan (1945-1959), di daerah Kendari yang masih dalam wilayah Konawe, terdapat beberapa perlawanan dan perjuangan, diantaranya oleh AIB Supu Yusuf, A. Madjid, H. Djufri membentuk Sinar Pemuda Konawe yang dipimpin oleh Jamil Muksin, Kapita Konggoasa, serta keluarga Silondae, mulai dari Muh. Ali Silondae, Abuhaera Silondae, Jacob Silondae, dan masih banyak lagi pejuang yang mempertahankan daerah Kendari.
Hingga kini, Pemerintahan Kabupaten Konawe (Kendari), telah mengalami beberapa pemekaran menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), diantaranya yaitu:
1. Kota administratif Kendari (Kotif Kendari) mekar tahun 1979, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979, lalu pada tahun 1995 menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995.
2. Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003, serta Lembaran Negara RI Nomor 34.
3. Kabupaten Konawe Utara (Konut), berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, Lembaran RI Nomor 4689.
4. Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013.
63 tahun Kabupaten Konawe merupakan perjalanan yang cukup panjang bagi sejarah pembangunan setiap wilayah. Dalam mengarunginya, sudah tentu pemerintah, pemangku amanah, beserta segenap masyarakat, banyak merasakan dan mengalami pahit gentir serta manisnya perjuangan membangun daerah.
Senada dengan itu, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa dalam sambutannya mengungkapkan, perayaan kali ini sebagai wujud rasa syukur dan bahagia dari seluruh elemen masyarakat yang telah berhasil membawa Kabupaten Konawe, mencapai kegemilangannya.
Kabupaten Konawe telah melewati berbagai masa kepemimpinan. Masing-masing telah mencatat sejarahnya demi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
Masyarakat saat ini menjadi bagian dari kelanjutan lembaran yang telah diukir oleh para pendahulu di Konawe. Kini wilayah ini menjadi daerah yang sangat disegani di jazirah Sultra, dalam hal pencapaian ekonomi dan pengembangan SDM. (Adv)
