WANGGUDU, SULTRAEKSPRES.COM – Kabar baik bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Utara khususnya daerah yang terdampak banjir di Jalan Trans Sulawesi Desa Sambandete Kecamatan Oheo yang kabarnya akan di bangun jembatan sepanjang 745 meter.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BPJN Sulawesi Tenggara, Yudi Hardiana, saat turun mendampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, meninjau langsung kondisi banjir di Desa Sambandete.
Yudi Hardiana menjelaskan, bahwa proyek pembangunan jalan penghubung Trans Sulawesi itu sempat terhenti karena pemutusan kontrak pada tahun 2021. Namun, kini status hukumnya telah tuntas.
“Alhamdulillah, pada 9 Januari 2025 kami telah memenangkan gugatan terkait proyek tersebut,” ujarnya, Rabu (9/4).
Yudi juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan desain pembangunan jembatan sepanjang 745 meter dengan total anggaran mencapai Rp60 miliar. Pembangunan ini akan diusulkan melalui pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun 2026 dan 2027.
Di tempat yang sama, Bupati Konawe Utara H Ikbar menyampaikan berbagai langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam menangani dampak banjir, seperti penyediaan transportasi pincara gratis, pembagian bantuan sembako, serta penetapan status siaga bencana melalui surat keputusan resmi.
Namun, Ikbar menjelaskan bahwa keinginan Pemkab untuk melakukan intervensi langsung terhadap normalisasi sungai terbentur oleh keterbatasan kewenangan, seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan.
“Sebenarnya kami ingin melakukan intervensi terhadap sungai ini, tapi terbentur UU Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemekaran Konawe Utara yang telah dibatalkan melalui Permendagri Nomor 45 Tahun 2010,” ungkapnya.
Olehnya itu, ia mengusulkan kepada Kementerian PUPR agar membangun kembali kolam retensi di wilayah Kecamatan Oheo sebagai salah satu solusi pengendalian banjir. Ia menegaskan, Pemkab sendiri siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut.
Sementara itu, Ridwan Bae menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya nyata untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur vital yang terdampak banjir.
“Saya akan menyampaikan langsung persoalan ini ke Kementerian PUPR. Meski saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, kita tetap upayakan agar proyek ini bisa diprioritaskan tahun ini,” tegasnya. (**)
