WANGGUDU, Sultraekspres.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrembang) terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut). Kali ini Kecamatan Wiwirano, dan Landawe yang mendapat giliran.
Untuk menjawab aspirasi masyarakat, Bupati Konawe Utara H Ruksamin didampingi oleh Ketua DPRD Ikbar, Wakil Ketua DPRD I Made Tari Buana, anggota DPRD Dapil Langgikima, Landawe , Wiwirano, BPN, Kapolres, Dandim 1430/Konut Asisten / Staf Ahli, dan Kepala OPD, Camat Wiwirano, Kepala Desa dan Kepala Lurah Se-Kecamatan Wiwirano, perangkat Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta Kepala Puskesmas, dan Kepala Sekolah yang ada di Kecamatan Landawe.
H Ruksamin dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Wiwirano.
”Saya mohon maaf seyogiyanya acara kita mulai jam 9 tadi, namun karena padatnya agenda kegiatan yang mana tiap senin saya bersama Kapolres, Dandim mengikuti arahan langsung dari Bapak Mendagri dalam rangka penanganan inflasi,” ungkap H Ruksamin.
Bupati dua periode ini menambahkan, apa yang akan di bahas dalam Musrenbang tingkat Kecamatan ini akan menjadi hasil dari musyawarah yang dilakukan di tiap-tiap Desa, agar yang disampaikan benar-benar merupakan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
”Musyawarah di Desa itu libatkan seluruh komponen masyarakat, silahkan usulkan sebanyak-banyaknya, nanti kita akan pilah mana yang akan dianggarkan melalui Dana Desa, mana dari APBD, mana dari anggaran Dekon, bahkan bisa saja kita anggarkan lewat APBN, kemudian akan kita sinkronkan apa yang sudah direncanakan di Desa dan apa yang akan kita lakukan di Kabupaten,” terangnya.
Dirinya juga mengapresiasi seluruh pihak yang sudah bekerja keras dalam menangani penyebaran covid 19 di Kabupaten Konawe Utara. Namun, tantangan sambung Ruksamin, yang akan dihadapi ke depan lebih berat yaitu kemiskinan ekstrim, stunting, serta inflasi, yang juga menjadi fokus pemerintah pusat untuk di tangani.
”Untuk menangani masalah ke depan yaitu kemiskinan ekstrim, inflasi, dan stunting, saya mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama, sinkronkan data kita, pastikan seluruh masyarakat tersentuh oleh pemerintah, selama saya jadi Bupati jangan ada masyarakat yang dibeda-bedakan apalagi hanya karena persoalan beda pilihan politik,” tegas H Ruksamin.
Terkait masalah stunting, H Ruksamin menekankan agar betul-betul ditangani dengan baik, karena ini menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Untuk itu, dirinya memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar bersama-sama serius menangani masalah ini.
”Saya tanya Dinas Sosial, mulai sekarang tidak usah berikan lagi bantuan berupa indomi, tapi berikan masyarakat makanan yang bernutrisi, seperti daging, telur, semua hal yang berupa protein hewani. Untuk Dinas Kesehatan, berikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, aktifkan posyandu di Desa untuk mencegah stunting sejak dini,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara di Tahun 2022 telah mengucurkan dana sebesar Rupiah 14 Miliar, di Tahun 2023 telah menyiapkan anggaran sebesar 18 Miliar Rupiah untuk Kecamatan Wiwirano.
Semua ini, tambah Ruksamin, dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dalam hal ini pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pengoptimalan sarana dan prasarana sekolah, serta peningkatan perekonomian masyarakat melalui bantuan tunai langsung dan bantuan stimulan bagi pelaku UMKM.
Ia juga mengungkapkan, dalam Musrenbang ini Pemerintah Desa tidak perlu memasukan usulan terkait air bersih, karena H Ruksamin berjanji di tahun ini tentang ketersediaan air bersih untuk masyarakat akan di rampungkan untuk seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara.
Diakhir sambutan, H Ruksamin meminta seluruh Kepala Desa untuk mendata seluruh anak-anak dari Konawe Utara yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi agar diberikan Beasiswa.
”Datakan saya semua anak-anak kita yang mahasiswa, saya tidak mau lagi ada anak Konawe Utara yang untuk kuliah masih dibebankan kepada orang tuanya. Pemerintah Daerah akan menanggung semua biaya kuliah anak-anak kita,” imbuhnya.
Di akhir Musrenbang, Pemkab melakukan pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat untuk meminimalisir konflik di kemudian hari. Kegiatan pembagian sertifikat ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara secara bertahap. (R)
